Foto ilustrasi validasi BPHTB online: Canva
Validasi BPHTB merupakan tahapan wajib yang harus dilakukan Sesudah pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Di setiap transaksi properti Hingga tahun 2026.
Banyak pembeli Tempattinggal mengira kewajiban Iuran Wajib selesai Sesudah membayar BPHTB Hingga bank atau Melewati kode billing.
Padahal, tanpa proses validasi, pembayaran tersebut belum diakui secara administratif Dari pemerintah Lokasi.
Sebab, proses balik nama sertifikat Hingga Kantor Pertanahan tidak dapat dilanjutkan.
Hingga tahun 2026, sistem Badan Pendapatan Lokasi telah terintegrasi langsung Bersama sistem Kementerian ATR/BPN, Agar validasi menjadi syarat mutlak Di setiap peralihan hak atas tanah dan bangunan.
Baca Juga:
BPHTB, Begini Dasar Hukum hingga Cara Menghitungnya
Apa Itu Validasi BPHTB dan Mengapa Wajib Dilakukan?
Foto ilustrasi validasi BPHTB online: Canva
Validasi BPHTB adalah proses verifikasi pembayaran Iuran Wajib Lokasi Dari Badan Pendapatan Lokasi Bagi memastikan bahwa dana benar-benar masuk Hingga kas Lokasi dan sesuai Bersama data objek Iuran Wajib.
Melewati validasi ini, pemerintah Lokasi memeriksa kesesuaian nilai transaksi, identitas pihak Yang Berhubungan Bersama, serta status Iuran Wajib properti.
Tanpa validasi yang sah, dokumen seperti Akta Jual Beli dan permohonan balik nama sertifikat Akansegera tertahan.
Yaitu, validasi merupakan jembatan Di pembayaran Iuran Wajib dan pengakuan hukum atas kepemilikan properti.
Baca Juga:
Pengertian BPHTB Waris, Dasar Hukum dan Cara Menghitungnya
Alur Teknis Validasi BPHTB Online 2026
Foto ilustrasi validasi BPHTB online: Canva
Proses validasi BPHTB Hingga tahun 2026 dirancang Bagi meminimalkan tatap muka dan mempercepat pelayanan.
Berikut alur teknis yang umum berlaku Hingga sebagian besar Lokasi:
- Pembayaran BPHTB dilakukan Melewati bank atau kanal resmi menggunakan kode billing.
- Wajib Iuran Wajib menyerahkan seluruh dokumen kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- PPAT mengajukan permohonan validasi Melewati portal e-BPHTB milik pemerintah Lokasi setempat.
- Data transaksi dan dokumen pendukung diinput Hingga Di sistem.
- Sistem melakukan verifikasi administratif dan pencocokan Bersama NJOP serta data pasar.
- Jika diperlukan, petugas Bapenda dapat melakukan klarifikasi atau Studi lapangan.
- Sesudah dinyatakan valid, pejabat berwenang Menyediakan persetujuan Melewati tanda tangan elektronik.
- SSPD BPHTB yang telah divalidasi diterbitkan dan dilengkapi QR Code resmi.
QR Code tersebut menjadi bukti sah yang menggantikan cap basah manual.
Syarat Dokumen Wajib Di Validasi BPHTB Online
Di proses validasi BPHTB, jenis dokumen yang diminta relatif seragam Walaupun setiap Lokasi Memiliki portal berbeda.
Dokumen Bagi transaksi jual beli
- SSPD BPHTB yang mencantumkan kode billing dan NTPN.
- KTP dan NPWP pembeli serta penjual.
- Sertifikat hak atas tanah (SHM, SHGB, atau Hak Pakai).
- Draf Akta Jual Beli Di PPAT atau risalah lelang.
- Bukti pelunasan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun berjalan.
- Bukti bayar Iuran Wajib Penghasilan (PPh) penjual.
Dokumen tambahan Bagi waris atau hibah
- Surat Keterangan Waris yang telah dilegalisir pejabat berwenang.
- Akta kematian pemberi waris.
- Kartu Keluarga Bagi membuktikan hubungan ahli waris.
Seluruh dokumen wajib diunggah Di bentuk hasil pindai yang jelas dan sesuai Bersama dokumen asli.
Dasar Hukum dan Syarat Nasional Validasi BPTHB
Penerapan validasi BPTHB Hingga tahun 2026 mengacu Ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Di Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Lokasi.
Beberapa Syarat penting yang berlaku secara nasional Di lain:
- Tarif maksimal BPHTB ditetapkan sebesar 5 persen.
- NPOPTKP minimal nasional sebesar Rp80 juta Bagi kepemilikan pertama.
- Bagi perolehan Sebab waris atau hibah wasiat, NPOPTKP minimal sebesar Rp300 juta.
- Setiap pemerintah Lokasi wajib menyediakan layanan e-BPHTB.
Syarat ini bertujuan Meningkatkan transparansi dan kepastian hukum Di transaksi properti.
Biaya dan Estimasi Waktu Penyelesaian Validasi BPTHB
Proses validasi BPTHB tidak dikenakan biaya tambahan Dari pemerintah Lokasi.
Wajib Iuran Wajib hanya membayar BPHTB sesuai hasil perhitungan yang berlaku.
Jika dokumen lengkap dan nilai transaksi dinilai wajar, proses validasi online umumnya selesai Di waktu satu hingga tiga hari kerja.
Durasi dapat bertambah apabila sistem meminta klarifikasi tambahan atau dilakukan verifikasi lapangan.
Kegagalan Umum yang Membuat Validasi BPTHB Ditolak
Di praktik validasi BPTHB, penolakan sering terjadi bukan Sebab Iuran Wajib belum dibayar, melainkan Sebab Kegagalan administratif.
Beberapa penyebab yang paling sering ditemui Di lain:
- NIK pembeli belum sinkron Bersama data Dukcapil.
- Masih terdapat tunggakan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun-tahun Sebelumnya.
- Nilai transaksi terlalu rendah dan tidak sesuai harga pasar.
- Dokumen hasil pindai buram, terpotong, atau tidak lengkap.
Menghindari Kegagalan-Kegagalan ini Akansegera mempercepat proses secara signifikan
Contoh BPHTB yang Sudah Divalidasi
Sumber gambar contoh validasi BPHTB 1: docplayer.info
Sumber gambar contoh validasi BPHTB 2: iproperty.com
Sumber gambar contoh validasi BPHTB 3: docplayer.info
***
Itulah hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang validasi BPHTB online. Semoga informasi yang disampaikan Dari Rumah123 bermanfaat.
Punya pertanyaan seputar properti? Yuk, Tanya Rumah123 Hingga sini!
The post Panduan Komprehensif Validasi BPHTB Online 2026: Syarat, Prosedur, dan Aturan Terbaru appeared first on Panduan & Rujukan | Rumah123.com.
Artikel ini disadur –> rumah123.com Indonesia: Panduan Komprehensif Validasi BPHTB Online 2026: Syarat, Prosedur, dan Aturan Terbaru
