Dewan Perwakilan Rakyat Setujui Pagu Biaya 2025 Kementerian PUPR Sebesar Rp116,23 Triliun

PropertiTerkini.com, (JAKARTA ) —  Pagu Biaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Di RAPBN Tahun Biaya 2025 disetujui Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI sebesar Rp116,23 triliun. Pejabat Tingginegara PUPR Basuki Hadimuljono memastikan Di RAPBN Tahun 2025 tersebut telah dilakukan penambahan alokasi Biaya Bagi Inisiatif Padat Karya Bagi mendukung peningkatan ekonomi kerakyatan.

Menurut Basuki menindaklanjuti masukan dan usulan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI Di Raker Komisi V dan Pejabat Tingginegara PUPR tanggal 9 September 2024, terdapat perubahan Wacana target Padat Karya/IBM TA 2025 menjadi Rp6,89 Triliun yang Sebelumnya Itu Rp2,8 triliun.

“Di Sebab Itu alokasi tambahan Bagi Inisiatif Padat Karya sebesar Rp4 triliun,” kata   Basuki, Di Diskusi Kerja Antara Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama Kementerian PUPR Di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (18/9/2024).

Di tambahan alokasi tersebut, Inisiatif Padat Karya Di Ditjen Sumber Daya Air yakni Inisiatif Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) semula Di 2.000 lokasi menjadi tersebar Di 12.000 lokasi.

Ditjen Cipta Karya lewat Sanimas semula 400 Lokasi menjadi 1.546 lokasi, PISEW semula 631 lokasi menjadi 892 lokasi, Pamsimas semula 500 lokasi menjadi 594 lokasi, TPS3R 100 Lokasi. Lanjutnya Di Ditjen Perumahan lewat BSPS semula 20.528 lokasi menjadi 34.289 lokasi.

Basuki mengatakan, sesuai penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2025, Kementerian PUPR Memperoleh tambahan alokasi Biaya sebesar Rp40,59 triliun Bagi Memperbaiki Dukungan Ketahanan Ketahanan Pangan dan Energi, Renovasi Prasarana Sarana Sekolah, dan Sustainability Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Agar total pagu menjadi sebesar Rp116,23 triliun Di Sebelumnya Itu Rp75,63 triliun.

Peruntukan pemanfaatan tambahan Biaya tersebut Bagi Inisiatif Quick-Win berupa revitalisasi sekolah sebesar Rp19,50 triliun. Lokasi sekolah berdasarkan data KRISNA DAK yang sudah diverifikasi Kementerian Pembelajaran, Kebudayaan, Studi, dan Ilmu Pengetahuan. Inisiatif Non Quick-Win Penyelesaian Pembangunan Bendungan dan Irigasi sebesar Rp11,98 triliun, dan Inisiatif Non Quick-Win Sustainability Pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun.

Di Pada Yang Sama Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI Lasarus Di kesimpulan rapatnya menyampaikan, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui penyesuaian Pagu Biaya RAPBN TA 2025 Kementerian PUPR sesuai Di hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga Di Surat Badan Biaya Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 Di penambahan sebesar Rp40,59 triliun.

“Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI bersama Kementerian PUPR sepakat Bagi melakukan sinkronisasi Biaya menurut fungsi dan Inisiatif Di RAPBN TA 2025 sesuai Di saran, masukan, serta usulan Di Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI,” kata Lasarus.