Dorong Langkah 3 Juta Rumah, Pembantu Presiden Tim Menteri PKP Usulkan Ganjalan SLIK Bisa Dihapuskan

PropertiTerkini.com, (JAKARTA) —   Pembantu Presiden Tim Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait siap mengusulkan agar ganjalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang disebabkan Didalam masalah seperti keterlambatan pembayaran atau kredit macet Untuk Kelompok berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin Memiliki Rumah Dukungan Pemerintah bisa dihapuskan. Hal itu diharapkan dapat Mendorong Kelompok Untuk bisa Memiliki Rumah bersubsidi Agar mampu mendukung Langkah 3 Juta Rumah Hingga Indonesia.

“Semoga bisa ada penyelesaiannya Yang Terkait Didalam SLIK OJK Untuk sektor perumahan, Lantaran itu bukan kewenangan saya,” ujar Maruarar Sirait, usai Berpartisipasi Untuk Diskusi Koordinasi Pimpinan Satuan Tugas Percepatan Langkah Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) Hingga Ruang Diskusi Loka Kretagama, Gedung Ali Wardhana, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Menurut Maruarar, dirinya menemukan banyak masukan Yang Terkait Didalam SLIK OJK ini Pada turun Hingga lapangan Hingga Area-Area. Pasalnya masalah SLIK sering menjadi kendala Untuk MBR yang ingin membeli Rumah Dukungan Pemerintah Didalam KPR FLPP.

Untuk Meningkatkan Langkah 3 Juta Rumah, lanjut Maruarar, tahun Di Dana Kementerian PKP naik 100 persen. Hingga Samping Itu, Langkah Pemberian Stimulan Perumahan Swadaya juga Meresahkan drastis Untuk 45.000 unit menjadi 400.000 unit dan diharapkan mampu Mengurangi jumlah Rumah tidak layak huni.

SLIK OJK

Yang Terkait Didalam SLIK OJK Kementerian PKP juga telah berkoordinasi Didalam lembaga Yang Terkait Didalam dan Menyediakan masukan agar bisa ditinjau kembali Untuk Kelompok yang ingin Memiliki Rumah Dukungan Pemerintah.

Realisasi KPR Sejahtera FLPP Periode 1 Januari – 25 November 2025 Penyaluran KPR Sejahtera FLPP terhitung mulai 1Januari 2025 hingga 25 November 2025 telah disalurkan sebanyak 223.393 unit setara Didalam Rp27,72 triliun.

Hingga Samping Itu BPHTB dan PBG Untuk Kelompok berperhatian rendah itu digratiskan. Kementerkan PKP juga Di Mendorong pembangunan rusun Hingga kota-kota besar agar Kelompok bisa tinggal Hingga kawasan perkotaan.

Kementerian PKP, menurut Maruarar, mulai membangun Rumah Hingga kota-kota bentuknya Rumah susun Didalam memanfaatkan aset-aset Bangsa. Berencana dibuat banyak Hingga tahun Di, beberapa kota-kota yang besar Agar nanti rakyat bisa tinggal Hingga kota.

Misalnya Hingga kota Denpasar, itu Hingga Area kota ada tanah yang masih ada sisa punya Kementerian Keuangan. Sudah dibangun Rusun buat ASN dan masih ada tanah sisa. “Saya minta tadi kepada Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan, alokasinya tentu juga harus buat Kelompok, buat MBR, Kelompok agar lebih sejahtera,” harapnya.

*** Baca berita lainnya Hingga GoogleNews

——— KONTAK REDAKSI:
Telepon/WA: 0821 2543 0279
Email Redaksi: [email protected]
Email Iklan: [email protected]