Manfaatkan Lahan Negeri, Kementerian PKP Siap Bangun Rusun MBR Hingga Depok

PropertiTerkini.com, (DEPOK) —   Pejabat Tingginegara Perumahan Dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah dan Inspektur Jenderal Dan Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Komunikasi Dan Digital, Yustina Dwiratna, meninjau lahan milik Kementerian Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia yang direncanakan Bagi pembangunan Rumah susun (rusun) Bagi Komunitas berpenghasilan rendah (MBR) Hingga Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/3/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan Bagi memastikan kesiapan lahan sekaligus Merangsang percepatan pembangunan hunian vertikal sebagai solusi pemenuhan kebutuhan Rumah Hingga kawasan perkotaan yang padat penduduk.

Lahan yang ditinjau Memiliki luas total Di 45,06 hektar, terdiri Untuk lahan milik Komdigi seluas 30,086 hektar Bersama Di 24,707 hektar masih berupa lahan kosong, serta lahan milik Radio Republik Indonesia (RRI) seluas 14,97 hektar Bersama Di 9,62 hektar belum terbangun.

Pada ini sebagian lahan juga masih diokupasi Bersama Komunitas, Bersama Di 218 kepala keluarga (KK) menempati area tersebut secara ilegal tanpa dasar hukum.

Selain Memiliki luas yang cukup besar, kawasan ini juga dinilai Memiliki aksesibilitas yang baik. Lokasinya berada Di 2,8 kilometer Untuk Stasiun Depok Lama dan Di 5 kilometer Untuk Terminal Depok Margonda. Serta didukung fasilitas Di seperti pasar, pusat Keadaan, tempat ibadah, dan sekolah mulai Untuk tingkat SD hingga SMA.

Menurut Maruarar, pembangunan Rumah susun Hingga kawasan tersebut Berpeluang menjadi salah satu solusi Bagi Mengurangi backlog perumahan Hingga Kota Depok yang terus Menimbulkan Kekhawatiran seiring Kemajuan penduduk dan keterbatasan lahan.

Kementerian PKP, lajut Maruarar, juga Berencana menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan Komunitas Bagi Memiliki hunian. Lewat skema FLPP, Komunitas dapat mengakses pembiayaan Rumah Bersama tenor hingga 30 tahun, uang muka Di 1 persen, serta cicilan yang terjangkau.

Hingga Di Itu, pemerintah juga Berencana Memberi Dukungan berupa tarif sosial Bagi layanan dasar seperti listrik dan air agar beban Komunitas tetap ringan.

Backlog Perumahan Kota Depok

Pembangunan Rumah susun Hingga kawasan ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi Bagi Mengurangi backlog perumahan Hingga Kota Depok. Bersama UMP Depok Di Rp5 Juta, Kementerian PKP menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan Komunitas, Bersama tenor hingga 30 tahun, uang muka Di 1 persen, serta cicilan Di Rp1,5 juta per bulan.

Hingga Di Itu, Komunitas juga Berencana Memperoleh Dukungan tarif sosial Bagi layanan listrik dan air agar biaya hunian tetap terjangkau.

Ke Pada Yang Sama, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyampaikan bahwa kebutuhan hunian Hingga Kota Depok masih cukup tinggi. Pada ini diperkirakan Di 170 ribu Komunitas Hingga Depok belum Memiliki Rumah.

Pemerintah Kota Depok, siap Memberi Dukungan penuh Di Wacana pembangunan rusun tersebut, termasuk Untuk percepatan proses perizinan serta Dukungan lainnya agar proyek tersebut dapat segera terealisasi.

Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia, Arief Tri Hardiyanto, menyampaikan harapannya agar lahan tersebut dapat segera dimanfaatkan secara optimal Bagi kepentingan Komunitas luas.

Arief menargetkan proses pembangunan rusun dapat dimulai Untuk waktu Didekat. Pembangunan rusun Hingga kawasan ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi berbagai pihak. Bersama semangat gotong royong, pemanfaatan lahan milik Negeri tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan penyediaan perumahan Bagi rakyat, khususnya Bagi Komunitas berpenghasilan rendah (MBR).

*** Baca berita lainnya Hingga GoogleNews

——— KONTAK REDAKSI:
Telepon/WA: 0821 2543 0279
Email Redaksi: [email protected]
Email Iklan: [email protected]